Jakarta  RT.Com 

– Gelombang kemarahan publik semakin membesar terhadap kinerja PT PLN (Persero) di bawah kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Rilis resmi dari Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (PP IWO) dengan Nomor: 0204.B/Rilis/PP-IWO/X/2025 secara tegas menyoroti kegagalan transformasi PLN, berulangnya blackout, dan mendesak Presiden Prabowo untuk segera mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya.

Momentum penangkapan tersangka dalam kasus PLTU mangkrak di Kalimantan Barat oleh Kortas Tipikor Polri seolah membuka mata publik terhadap praktik bisnis yang tidak sehat di balik kinerja manajemen PLN. PP IWO menilai, kasus yang menyeret mantan Dirut PLN Fahmi Mochtar ini harus menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di PLN era Darmawan Prasodjo.

PP IWO menyoroti proyek ambisius Transformasi Digitalisasi PLN yang menelan anggaran negara dalam jumlah besar, namun faktanya jauh panggang dari api. Alih-alih menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, masyarakat justru berulang kali dihadapkan pada blackout skala besar. Ironisnya, kondisi ini diperparah dengan berbagai peristiwa yang memicu keresahan pelanggan setia PLN sejak Darmawan Prasodjo memimpin pada tahun 2021.

Ketua Umum IWO sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, merinci sedikitnya 6 insiden blackout besar yang melanda berbagai wilayah strategis Indonesia dalam empat tahun terakhir: Aceh gelap total selama 36 jam, Bali lumpuh 12 jam, Sumatera Selatan terkapar, Bangka kembali padam, dan Madura tak pernah belajar dari pemadaman berulang.

"Transformasi bukan cuma soal aplikasi PLN Mobile. Kalau tower masih roboh, kabel laut gampang putus, dan kabel darat dicuri terus-menerus, itu namanya belum menyentuh akar masalah," tegas Yudhistira. Ia juga mengkritik respons PLN yang cenderung defensif dan selalu berlindung di balik alasan klise seperti cuaca ekstrem dan force majeure.

Related Article

PP IWO menilai, PLN boleh saja bicara besar soal target Net Zero Emission (NZE) dan perluasan kendaraan listrik, namun bagaimana publik bisa percaya pada masa depan elektrifikasi jika sistem dasarnya masih rentan tumbang? "Lucu rasanya bicara transisi energi bersih, tapi rumah sakit harus pakai genset diesel untuk operasi. Percuma punya roadmap NZE kalau sistemnya blackout tiap tahun," sindir Yudhistira.

PP IWO mendesak Presiden Prabowo untuk bertindak tegas dan mencopot Darmawan Prasodjo dari jabatannya. "Yang rakyat butuh sekarang itu kepastian, bukan permintaan maaf. Pemerintah harus tegas, jika memang sudah tidak mampu, Presiden harus memecat Darmawan Prasodjo, beri posisi Dirut PLN kepada orang yang lebih mampu bekerja, bukan hanya sekedar bicara retorika," pungkas Yudhistira.

Tim