HOME, Reporter Terkini Com Terpercaya Inspirasi Untuk Rakyat Liputan Daerah Wajo
WAJO SulSel Indonesia, RT Com
– Pemerintah Kabupaten Wajo membuka ruang dialog terkait rencana pemetaan dan Survei Seismik 3D Wilayah Kerja (WK) Sengkang. Dialog tersebut digelar di Aula Sipakalebbi Bapperida Wajo, Rabu (28/1/2026), sebagai bagian dari upaya transparansi rencana eksplorasi terkait survei seismik gas alam di daerah tersebut.
Dialog menghadirkan unsur pemerintah daerah, SKK Migas, EMP, Energi Equity, PT Gelombang Seismik Indonesia (GSI) selaku pelaksana survei, serta pemerhati lingkungan dari APALA dan JMSI. Kegiatan ini membahas rencana penelitian dan penyelidikan sumber energi baru di wilayah seluas sekitar 112 kilometer persegi, terdiri dari 6 kecamatan, 22 Desa dan Kelurahan.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Wajo, Dr. H. Andi Muh Baso Iqbal, ST, MSi. Dalam sambutannya, ia menyampaikan bahwa potensi gas alam yang dimiliki Kabupaten Wajo merupakan sumber daya yang patut disyukuri karena berpotensi memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah. Beliau menjelaskan tentang sumbangan PDRB, perputaran Ekonomi terkhusus tambang dan Energi, di kabupaten Wajo, " sebagai daerah penghasil gas kita patut bersyukur karena potensi gas alam yang kita miliki bisa berkontribusi bagi perputaran ekonomi di kabupaten Wajo," tuturnya
Perwakilan EMP, Tina, menjelaskan bahwa proses eksplorasi gas di Blok Sengkang telah berlangsung selama kurang lebih 30 tahun. Sejumlah sumur, seperti di Kampung Baru, mulai mengalami penurunan produksi. Ia menambahkan, pada eksplorasi tahun lalu di Wasambo, dari dua titik pengeboran hanya satu yang berhasil, yakni di Walanga, sementara di Salobulo tidak membuahkan hasil meskipun investasi yang dikeluarkan cukup besar.
PT GSI Muhammad Hasbi memaparkan bahwa proses survei dilakukan dengan standar yang ketat. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.989 titik survei telah dilakukan dalam rangkaian kegiatan seismik.
Ketua JMSI Wajo, Muh. Nur, menilai dialog terkait survei seismik seharusnya dilakukan di ruang publik agar dapat menjembatani kepentingan ekonomi, ekologi, dan sosial. Ia mengingatkan bahwa capaian daerah seperti Dana Bagi Hasil (DBH), jaringan gas (jargas), CSR, dan manfaat lainnya pada 2010 tidak terlepas dari gerakan masyarakat, bukan semata hasil rapat formal.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah Wajo, Andi Pallawarukka, menjelaskan bahwa besaran DBH sangat bergantung pada tingkat lifting.
Menurutnya, Wajo pernah menerima DBH hingga Rp65 miliar, namun pernah juga hanya sekitar Rp5 juta. Ia mencontohkan pada 2022, saat kontrak Energi Equity dengan PLN berakhir dan tidak ada lifting, daerah hanya menerima DBH sekitar Rp1–5 juta.
Dari sisi lingkungan, pemerhati lingkungan APALA, Supris Musyafir, menyampaikan kekhawatiran masyarakat terhadap potensi dampak lingkungan dan sosial, termasuk risiko likuifaksi dan fenomena lumpur hidup. Ia meminta adanya jaminan keselamatan, penetapan zona aman berbasis potensi bencana, serta transparansi jumlah titik eksplorasi yang akan dilakukan.
Menanggapi hal tersebut, PT GSI menegaskan bahwa survei seismik 3D dilakukan tanpa aktivitas eskavasi maupun perubahan tata guna lahan. Seluruh tahapan dilakukan dengan pendekatan ilmiah dan prosedur keselamatan lingkungan yang ketat, tanpa pembebasan lahan.
GSI juga memaparkan tahapan kegiatan survei yang meliputi sosialisasi, pemasangan patok, pemotretan drone, pendataan lahan, penyiapan lintasan, pengeboran dangkal, perekaman data, pendataan akhir, reklamasi, hingga pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak.
Redaksi